Saumlaki,MAHATVA.ID -Keberadaan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Ricky Jauwerissa, menjadi teka-teki publik. Lebih dari sebulan tak terlihat di ruang-ruang resmi pemerintahan, absennya kepala daerah ini kini menjelma menjadi isu panas yang mengguncang kepercayaan masyarakat, Sabtu (11/4/2026)
Sejumlah warga mengaku kesulitan menemui bupati, baik di kantor maupun kediaman resmi. Di ruang digital, terutama grup-grup percakapan, spekulasi dan kegelisahan berkembang liar. Ketidakhadiran pemimpin di tengah krisis dinilai bukan sekadar soal administratif, melainkan menyentuh inti legitimasi kepemimpinan.
Di saat yang sama, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tengah dibelit berbagai persoalan serius: konflik sosial antarwarga, polemik proyek strategis Blok Masela, hingga macetnya Alokasi Dana Desa (ADD). Situasi kian diperparah dengan memburuknya pelayanan publik dan tragedi kemanusiaan. kematian seorang ibu hamil dan bayi yang mengguncang nurani publik.
Bayang-Bayang Kasus UP3
Sorotan kian tajam ketika kasus dugaan korupsi Utang Pihak Ketiga (UP3) senilai ratusan miliar rupiah kembali mencuat. Informasi dari internal pemerintah daerah menyebutkan, bupati meninggalkan Tanimbar sejak 9 Maret 2026 dan belum kembali hingga pertengahan April.
Di tengah absennya kepala daerah, Kejaksaan Tinggi Maluku dilaporkan mengintensifkan pemeriksaan terhadap AT, yang disebut sebagai paman bupati. Pemeriksaan maraton selama hampir 10 jam itu diduga membuka sejumlah petunjuk penting.
Aktivis dari Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR), Anders Luturyali, mengungkapkan bahwa penyidik mulai menelusuri dugaan keterkaitan proses pencairan dan pengesahan anggaran UP3 dengan peran kepala daerah.
“Indikasi awal menunjukkan proses ini tidak berdiri sendiri. Ada peran-peran strategis yang sedang didalami,” ujarnya.
Dugaan Menghindar, Bukan Sekadar Tidak Hadir
Ketidakhadiran bupati memicu spekulasi lebih jauh. Bagi kalangan aktivis, situasi ini bukan lagi soal jadwal kerja, melainkan menyangkut integritas.
“Ini bukan sekadar hilang. Publik mulai melihat pola menghindar. Di saat rakyat menghadapi krisis kesehatan, konflik sosial, dan stagnasi anggaran desa, pemimpinnya justru tak tampak. Ini darurat akuntabilitas,” tegas Anders.
Ia juga menyoroti ironi kebijakan: pembayaran proyek berjalan, namun kebutuhan dasar masyarakat terabaikan. Transparansi dinilai menjadi titik paling lemah dalam tata kelola saat ini.