berita

Skema Baru Kopdes Merah Putih: Untungkan Bank, Tapi Simpan Risiko Fiskal dan Moral Hazard

Kamis, 9 April 2026 | 00:05 WIB
Skema Baru Kopdes Merah Putih: Untungkan Bank, Tapi Simpan Risiko Fiskal dan Moral Hazard

MAHATVA.ID - Perubahan skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tahun 2026 membawa dampak signifikan, tidak hanya bagi koperasi, tetapi juga bagi sektor perbankan nasional, khususnya bank Himbara seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri.

Dengan negara yang kini mengambil alih pembayaran cicilan kredit KDMP, risiko gagal bayar yang sebelumnya ditanggung koperasi praktis menurun drastis. Skema ini menjadikan pembiayaan KDMP menyerupai kredit berbasis dukungan pemerintah (quasi-sovereign), yang relatif lebih aman bagi perbankan.

Namun, di balik keuntungan tersebut, muncul pertanyaan besar: seberapa konsisten arus pembayaran dari anggaran negara dapat terjaga dalam jangka panjang?

Perjalanan pembiayaan KDMP selama setahun terakhir telah melalui empat fase penting:

1. Fase Inisiasi (Maret 2025)

Melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan 80.000 koperasi desa dengan pendanaan multisumber, mulai dari APBN, APBD, hingga Dana Desa. Pada tahap ini, skema masih bersifat konseptual.

2. Fase Kredit Koperasi (Juli 2025)

Melalui PMK No. 49 Tahun 2025, pembiayaan mulai konkret. Bank Himbara menyalurkan kredit langsung ke koperasi dengan bunga sekitar 6% dan plafon Rp3 miliar. Risiko utang sepenuhnya berada di koperasi, sementara Dana Desa hanya menjadi cadangan (backstop).

3. Fase Intervensi Dana Desa (Februari 2026)

Lewat PMK No. 7 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan 58,03% Dana Desa dialokasikan untuk KDMP. Dari total Rp60,57 triliun, sekitar Rp34,57 triliun diarahkan ke program ini. Risiko mulai bergeser dari koperasi ke fiskal desa.

4. Fase Negara Ambil Alih (April 2026)

Puncaknya, melalui PMK No. 15 Tahun 2026, negara resmi mengambil alih pembayaran cicilan pokok dan bunga. Penyaluran dana dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara, dan aset kini menjadi milik pemerintah daerah/desa.

Bagi bank Himbara, skema ini membawa sejumlah keuntungan Risiko kredit macet menurun signifikan, Kualitas aset (NPL) lebih stabil, Ruang ekspansi kredit semakin terbuka

Jika sebelumnya bank menghadapi risiko gagal bayar, kini tantangan utama adalah potensi keterlambatan pembayaran dari negara.

Halaman:

Terkini