“BAZNAS untuk kesejahteraan, LUKW untuk kompetensi. Ini inti dari visi kami,” ujar Mahmud. Dengan kata lain, penguatan internal berjalan paralel dengan perjuangan pengakuan eksternal.
Namun, seluruh agenda ini bergantung pada satu faktor kunci: kehadiran dan komitmen pimpinan daerah. DPP secara tegas mewajibkan Ketua dan Sekretaris DPD hadir dalam Rapimnas.
“Kita membahas masa depan organisasi. Tidak boleh ada yang absen tanpa alasan mendesak,” tegas Mahmud. Bahkan, DPD yang berhalangan wajib memberikan mandat resmi kepada perwakilan.
Setiap peserta diminta membawa data konkret-progres anggota, kendala daerah, kesiapan verifikasi, hingga masukan strategis. Rapimnas bukan ruang wacana, melainkan forum kerja berbasis bukti.
Di ujungnya, target PJS jelas: menjadi konstituen Dewan Pers pada 2026. Jika tercapai, ini akan menjadi tonggak sejarah bagi organisasi wartawan media siber di Indonesia.
Namun jalan menuju ke sana tidak ringan. Ia menuntut disiplin data, kesiapan struktur, dan konsistensi standar di seluruh daerah.
“Ini perjuangan besar yang butuh kekompakan dari pusat hingga daerah,” pungkas Mahmud. Pernyataan ini menjadi penutup sekaligus peringatan: tanpa solidaritas dan kesiapan nyata, ambisi besar ini bisa berubah menjadi peluang yang hilang.