Karena itu, Wakil Bupati menegaskan forum ini tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Ia mendorong seluruh pihak memanfaatkannya sebagai ruang dialog terbuka untuk mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen memperkuat penyelenggaraan program JKN melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya dengan menyediakan anggaran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Fasilitas kesehatan diharapkan memberikan pelayanan profesional, ramah, dan sesuai standar medis. Sementara BPJS Kesehatan didorong terus meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan administrasi agar lebih cepat, transparan, serta mudah diakses peserta.
Di sisi lain, masyarakat sebagai peserta juga diingatkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk menjaga kepatuhan dalam kepesertaan dan pembayaran iuran.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menyamakan persepsi terkait kebijakan serta program kerja BPJS Kesehatan tahun 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Mimika.
“Kita jadikan momentum ini sebagai penguatan sinergi dan kemitraan yang solid demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah ini,” tegas Emanuel Kemong saat membuka forum secara resmi.