Sekcam mengakui pihaknya mengikuti perkembangan persoalan tersebut sejak lama. Meski demikian, absennya kejelasan dokumen administratif menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sistem arsip, pengawasan, dan akuntabilitas pemerintahan.
Ia meminta dukungan agar dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap dokumen-dokumen dimaksud, guna memastikan ada dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, ujar Sekcam dalam RDP.
Pemerintah kecamatan menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme formal dan berjenjang, dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Penyelesaian tidak akan dilakukan secara tergesa atau sporadis.
Sekcam menyampaikan bahwa pihak kecamatan akan mengundang dinas terkait dan para pemangku kepentingan untuk membedah persoalan di tingkat kecamatan. Langkah ini dimaksudkan sebagai ruang klarifikasi dan konsolidasi sebelum keputusan lanjutan diambil.
Pendekatan bertahap dinilai penting agar penyelesaian memiliki legitimasi administratif serta mencegah munculnya konflik baru di tengah masyarakat.
Rapat Dengar Pendapat juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal bangunan SD dan SMP Negeri Wesawak. Ia menyentuh isu yang lebih luas: status wilayah dan kepastian hukum bagi masyarakat yang berdomisili di kawasan WSW- wilayah yang secara historis berkaitan dengan program transmigrasi di masa lalu.
Ketidakjelasan status lahan dan aset dinilai berpotensi memicu tafsir sepihak serta konflik berkepanjangan apabila tidak segera ditata secara administratif dan legal oleh pemerintah daerah.