Di dalam negeri, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan untuk memprotes keputusan Yoon. Demonstrasi besar terjadi di sekitar kantor presiden dan Gwanghwamun Square, di mana para pengunjuk rasa membawa bendera serta spanduk yang menyerukan pengunduran diri presiden.
“Saya begitu marah hingga tak bisa tidur semalam. Saya datang ke sini untuk memastikan Yoon benar-benar lengser,” kata Kim Min-ho, seorang warga Seoul berusia 50 tahun.
Ketegangan juga terjadi di parlemen, di mana lebih dari 280 tentara dikerahkan untuk mengamankan gedung. Namun, upaya tersebut gagal ketika 190 anggota parlemen berhasil masuk dan membatalkan deklarasi darurat militer.
Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, parlemen memiliki kewenangan mencabut darurat militer jika mayoritas mendukung. Hal ini memaksa Presiden Yoon untuk menarik keputusannya melalui pidato yang disiarkan enam jam kemudian.
Dalam pidatonya, Yoon mengklaim bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara dan “elemen anti-negara,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pernyataan ini memperburuk ketegangan politik, terutama setelah ia menuduh Partai Demokrat, oposisi utama, sebagai “elemen anti-negara.”
Sejak terpilih pada 2022, popularitas Yoon terus merosot tajam. Jajak pendapat terbaru Gallup menunjukkan tingkat persetujuan terhadapnya hanya 19%. Publik semakin marah atas kondisi ekonomi yang memburuk dan berbagai kontroversi, termasuk yang melibatkan istrinya.
Ketua partai penguasa, People Power Party, menyebut langkah darurat militer sebagai “tragedi,” meskipun partai tersebut tetap menolak mosi pemakzulan.
Krisis ini mencerminkan masa depan politik Presiden Yoon yang semakin tidak menentu, dengan ketegangan antara pemerintah dan oposisi yang terus meningkat. Nasibnya kini berada di tangan parlemen dan masyarakat Korea Selatan yang telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinannya.