DPRD KKT juga mengapresiasi upaya masyarakat yang telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan dan Inspektorat. Namun, lambannya penanganan memaksa masyarakat melapor ke DPRD dan PJ Bupati, yang kini menanggapi masalah ini dengan serius.
Herman menekankan bahwa jika ada pengembalian dana desa yang telah digunakan tidak sesuai aturan, hal tersebut tetap harus masuk dalam penyelidikan hukum. "Walaupun ada upaya mengembalikan uang, proses hukum wajib dilakukan demi tegaknya keadilan," ujarnya.
DPRD KKT diharapkan segera menyurati Inspektorat untuk mempercepat proses pemeriksaan, termasuk memanggil kepala desa dan pelapor untuk dimintai keterangan. Herman menutup dengan pesan tegas,"Jangan pernah berkompromi dengan korupsi. Mari bersama kita wujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab."