“Daripada dokter PNS dapat fasilitas dan tunjangan tinggi tapi tidak bekerja maksimal, lebih baik mereka ditempatkan di daerah terpencil. Kasihan masyarakat ekonomi lemah yang jadi korban diskriminasi layanan kesehatan,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Pemerintah Diminta Turun Tangan
Kasus ini dinilai perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar. Sidak rutin dan tindakan tegas terhadap oknum tenaga medis yang terlibat dalam praktik mafia obat sangat diperlukan agar layanan kesehatan bisa lebih adil dan merata.
“Harus ada pengawasan ketat, bahkan kalau perlu sidak setiap saat. Tenaga medis yang tidak punya hati nurani dalam melayani masyarakat harus diberi sanksi tegas,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD PP. Magretti belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ini. Masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan yang transparan, adil, dan bebas dari praktik mafia obat.