MAHATVA.ID -Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDIP, Andreas Werembinan/Taborat, mendesak pemerintah pusat agar mewajibkan seluruh kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Maluku untuk bersandar di pelabuhan lokal. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperketat pengawasan hasil laut di provinsi kepulauan tersebut.
“Kapal penangkap ikan di Maluku wajib sandar di pelabuhan lokal, bukan hanya melakukan alih muat di tengah laut. Kalau tidak, hasil laut kita habis dibawa keluar tanpa tercatat. Ini jelas merugikan daerah,” tegas Taborat saat diwawancarai awak media,Senin (21/4/2025).
Taborat menilai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hanya mewajibkan kapal baru untuk bersandar, sedangkan kapal eksisting tetap boleh alih muat di laut, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
“Surat Edaran KKP tidak bisa menyalahi peraturan pemerintah. Kalau kapal wajib sandar, kita bisa menarik retribusi, mendata hasil tangkapan secara akurat, dan mencegah pencurian ikan dan komoditi lainya,” katanya.
Maluku Rugi Besar Jika Skema DBH Tak Direvisi
Taborat juga menyuarakan perlunya revisi skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perikanan. Saat ini, 20% hasil perikanan masuk ke pusat, sementara 80% dibagikan merata ke seluruh daerah, tanpa mempertimbangkan wilayah penghasil.
“Ini tidak adil untuk Maluku. Sebagai provinsi kepulauan dengan hasil laut terbesar, seharusnya minimal 10% dari 80% itu dikembalikan dulu ke daerah penghasil,” ujarnya.
1.800 Kapal Beroperasi, Pengawasan Minim
Lebih lanjut, Taborat mengungkap data mencengangkan: ada sekitar 1.800 kapal penangkap ikan beroperasi di wilayah laut Maluku, namun pengawasan sangat terbatas. Ia mencontohkan kasus dua kapal ilegal yang terungkap di Tanimbar sebagai “puncak gunung es”.
“Kapal-kapal ini sering menjadikan Maluku sebagai transit. Padahal banyak yang mencuri teripang di Negara Tetangga Australia, tapi nama Maluku dan khususnya Tanimbar yang tercoreng di mata dunia internasional,” tambahnya.
Selanjutnya, Dalam pertemuan dengan KKP pada Januari 2025, Taborat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku telah menyampaikan desakan ini secara resmi. Bahkan, ia mengaku sempat bersitegang dalam rapat karena merasa Maluku sering dianaktirikan dalam kebijakan nasional.
Seruan untuk Keadilan Maritim
Taborat menegaskan, perjuangan ini bukan hanya soal aturan, tapi menyangkut keadilan ekonomi bagi masyarakat pesisir di Maluku.
“Ini soal hak daerah penghasil. Kami akan terus kawal ini ke tingkat pusat dan sudah koordinasi dengan Gubernur Maluku. Maluku tidak boleh terus jadi penonton di lautnya sendiri,” pungkasnya.