Menanggapi aksi tersebut, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh Asisten II Pemprov Maluku, Kabid Perikanan Tangkap DKP Maluku, dan Kepala Kesbangpol. Dalam pertemuan itu, Rusdi Makatita, S.Pi., M.Si., menyatakan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di Seira bukan nelayan andon, mengacu pada Permen KP No. 36 Tahun 2023 tentang zona penangkapan ikan secara terukur.
Namun mahasiswa justru menjadikan pernyataan itu sebagai bukti bahwa regulasi tidak ditegakkan secara menyeluruh.
“Kalau zona sudah diatur, lalu mengapa kapal-kapal itu tetap melanggar kuota? Kalau bukan pembiaran, maka itu kelalaian,” tegas mahasiswa.
Perairan Seira merupakan habitat penting ikan terbang, spesies bernilai tinggi secara ekonomi dan budaya bagi masyarakat Maluku. Namun, di tengah absennya kontrol negara, potensi laut ini kini menjadi rebutan aktor ekonomi luar, memicu konflik petuanan adat, serta memperdalam jurang ketimpangan antara pusat dan pinggiran.
"Kami adalah anak kandung yang lahir dari rahim Bumi Duan Lolat. Gerakan ini lahir bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk menegakkan martabat masyarakat Seira. yang masuk dan mengeksploitasi ekosistem laut harus Seira segera dihentikan. terutama langkah penyelamatan dan kedaulatan adat." Ini soal harga diri" Pungkas salah satu demo penuh gempita.