MAHATVA.ID -Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lima Satu Seira menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Maluku, menuntut penghentian eksploitasi ikan terbang dan pengusiran kapal-kapal asing ilegal dari perairan Pulau Seira, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (12/6/2025)
Dalam orasi yang menggema di jantung ibu kota provinsi, massa menyuarakan duka kolektif masyarakat adat Seira, yang lautnya kini terancam oleh invasi ekonomi dari luar. Aksi ini mencuatkan satu pesan kuat: laut bukan hanya sumber hidup, tapi juga identitas budaya yang sedang dirampas secara sistematis.
"Kami bisa sekolah dan kuliah karena laut. Tapi hari ini, kapal-kapal dari luar masuk tanpa izin, menguras ikan terbang, mencemari laut yang berdampak kepada Budidaya agar-agar dan meninggalkan kehancuran. Ini bukan investasi, ini kolonialisme gaya baru!" tegas seorang peserta aksi.
Wilayah 3T, Laut Terancam, Negara Di Mana?
Pulau Seira termasuk dalam kategori wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Namun, alih-alih mendapat perlindungan ekstra, mahasiswa menilai pemerintah justru abai terhadap eksploitasi yang mengancam ruang hidup masyarakat.
“Laut bukan sekadar sumber makan, tapi warisan leluhur kami. Jika laut Seira dirampas terus-menerus, maka generasi kami kehilangan bukan hanya pekerjaan, tapi juga jati diri,” kata seorang orator dengan nada getir.
Kapal Masuk Bebas, Hukum Mandek, Adat Tersingkir
Mahasiswa menuding bahwa aktivitas kapal Asing di perairan Seira telah berlangsung di luar batas regulasi resmi.
Aksi ini juga menyoroti konflik petuanan adat di wilayah Pulau Sukler, Seira, yang dipicu oleh kehadiran ratusan kapal luar daerah. Padahal, aturan resmi hanya mengizinkan 14 kapal beroperasi di zona 3. namun realitanya ratusan kapal dari luar daerah berlabuh dan menangkap ikan secara masif.
Kapal Nelayan membawa awak sendiri, alat tangkap sendiri, dan hasilnya tak satu pun mengalir ke warga lokal. Ini bukan kerja sama, ini eksploitasi murni.
Kongkalikong Dituding Libatkan Pemerintah Daerah
Dalam orasi yang semakin memanas, mahasiswa menyebut ada dugaan kompromi politik dan ekonomi antara Pemkab Kepulauan Tanimbar, pemerintah kecamatan, hingga desa, yang memungkinkan kapal-kapal luar masuk dengan mulus.
“Kalau pemerintah desa dan kecamatan bersikap tegas, kapal-kapal itu tidak akan berani masuk. Fakta bahwa mereka tetap datang adalah tanda bahwa ada yang bermain di belakang,” kata seorang mahasiswa lainnya.
DKP Maluku: Kapal Bukan Nelayan Andon, Tapi…