2. Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Nelayan Lokal.
3. Pengawasan pelabuhan diperketat agar tidak lagi menjadi celah masuk kapal ilegal.
4. Tindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktik illegal fishing di WPPNRI 718.
Peringatan Rakyat: Jika Negara Lalai, Kami yang Bertindak
FCBT dan GP51 menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir, tapi awal dari gerakan rakyat menyelamatkan laut mereka sendiri. Mereka menyatakan siap mengambil alih pengawasan laut secara mandiri jika negara terus lalai.
“Kami siap duduki pelabuhan yang meloloskan kapal-kapal ilegal. Ini bukan sekadar ancaman, tapi janji rakyat. Demi kedaulatan laut Tanimbar, kami lawan!” tutup Besitimur.
Catatan Kritis: Ketika Negara Abai, Laut Jadi Medan Perang Sosial dan Ekologis
Aksi ini membuka mata publik bahwa konflik di laut bukan hanya soal ikan, tetapi tentang ekologi, ekonomi, dan eksistensi masyarakat adat. Laut Seira kini menjadi simbol dari kegagalan tata kelola sumber daya alam, yang jika terus dibiarkan, dapat memicu krisis yang lebih luas.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah dan pusat. Rakyat telah bersuara. Jika negara tetap diam, sejarah akan mencatat bahwa negara sendirilah yang menelantarkan laut dan rakyatnya.