berita

100 Hari Kerja Bupati-Wabup KKT Dikritik KNPI: Transparansi Lemah, Lampu Jalan Mati, Warga Terpinggirkan

Minggu, 22 Juni 2025 | 02:22 WIB
100 Hari Kerja Bupati-Wabup KKT Dikritik KNPI: Transparansi Lemah, Lampu Jalan Mati, Warga Terpinggirkan

MAHATVA.ID -Seratus hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar periode 2025–2030 menjadi sorotan tajam dari kalangan pemuda. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menilai belum ada terobosan nyata yang mampu menjawab harapan masyarakat Tanimbar.

Dalam pernyataan resminya, Sekretaris DPD KNPI, Doljer Unawekla, menyoroti minimnya progres pembangunan yang berdampak langsung pada rakyat. Ia menyebut, mulai dari sektor infrastruktur, kesejahteraan, hingga tata kelola pemerintahan, belum menunjukkan lompatan berarti.

“Seratus hari ini seharusnya menjadi landasan awal pembangunan yang cepat dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. krisis transparansi, ketimpangan kebijakan, hingga minimnya akses terhadap layanan publik,” tegas Unawekla, Senin (22/6/2025).


 Tiga Sorotan Kritis KNPI untuk Pemerintah Daerah:

Satu: Transparansi Seleksi Sekretaris Daerah

KNPI menilai proses seleksi Sekda KKT tidak terbuka kepada publik. “Harusnya ini menjadi momen membangun kepercayaan masyarakat. Tapi justru tertutup dan mengundang spekulasi,” ungkapnya.

Dua: Penggusuran Warga di Bomaki

Kebijakan pengosongan pemukiman bagi sekitar 10 kepala keluarga di kawasan Bomaki dinilai tidak berkeadilan. “Jangan mengorbankan warga kecil tanpa solusi relokasi atau pendekatan kemanusiaan.”

Tiga: Program 'Tanimbar Terang' Dinilai Gagal

Program prioritas “Tanimbar Terang” yang digagas pemerintah disebut tidak berjalan efektif. Lampu penerangan jalan yang baru dipasang malah sudah banyak yang rusak dalam waktu kurang dari sebulan. “Ini menunjukkan lemahnya pengawasan teknis dan tidak berpihak pada mutu,” kritik KNPI.


Peringatan: Jangan Ada 'Bupati-Bupati Kecil'

Lebih jauh, KNPI juga menyoroti sikap segelintir pejabat atau oknum yang bertindak layaknya “bupati-bupati kecil” dan menunjukkan sikap arogan.

“Jangan jadikan jabatan sebagai alat untuk berkuasa semena-mena. Pemerintah bukan panggung balas budi politik,” tegas Unawekla.


KNPI Siap Jadi Mitra Kritis dan Solutif

Halaman:

Terkini