MAHATVA.ID – Serangan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir utama milik Iran pada Minggu, 22 Juni 2025, memicu gelombang reaksi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump, yang menyebut Iran sebagai "pembuat onar" di Timur Tengah dan mengklaim fasilitas pengayaan nuklir Iran telah dihancurkan total.
Trump: Iran Harus Pilih Jalan Damai
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa tindakan militer ini bertujuan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, menyusul meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel dalam beberapa pekan terakhir.
"Iran, si pembuat onar di Timur Tengah, kini harus memilih jalan damai. Fasilitas pengayaan nuklir utama mereka telah dihancurkan total," ujar Trump.
Iran: Tindakan Kriminal dan Garis Merah Terlewati
Menanggapi serangan ini, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebutnya sebagai "tindakan kriminal yang melanggar hukum internasional." Ia juga menegaskan bahwa Iran memiliki hak mempertahankan kedaulatan nasionalnya, serta menyatakan akan segera terbang ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Respons Dunia Terhadap Serangan AS ke Iran
Israel: Keputusan Berani
PM Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik serangan tersebut dan menyebutnya sebagai "keputusan berani" dari Presiden Trump.
"Janji saya untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran kini telah terpenuhi."
Uni Eropa: Serukan Negosiasi Damai
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan.
"Eskalasi lebih lanjut harus dicegah. Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan senjata nuklir."
Rusia: Tindakan Tidak Bertanggung Jawab
Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam serangan tersebut dan menyebutnya pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
"Ini adalah eskalasi berbahaya yang mengancam stabilitas regional dan global."
Ukraina: Langkah yang Dibenarkan
Ukraina menyambut serangan AS sebagai sinyal tegas untuk menghentikan program nuklir Iran.
PBB: Eskalasi Berbahaya
Sekjen PBB António Guterres memperingatkan bahwa konflik ini bisa memicu perang besar di Timur Tengah.
"Tidak ada solusi militer. Harapan satu-satunya adalah diplomasi."