“Sistem pusat OSS-RBA seharusnya melakukan karantina dan validasi dalam waktu maksimal 3 hari. Jika tidak substansial, maka SLA tetap berjalan dan permintaan dianggap tidak sah,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pembentukan modul fast-track appeal yang memungkinkan pelaku usaha membantah klarifikasi tidak sah dengan keputusan pusat yang cepat dan final.
Sirod menyarankan agar evaluasi kinerja instansi tidak lagi didasarkan pada jumlah surat klarifikasi atau permintaan revisi, tetapi kualitas putusan yang berdampak langsung terhadap kemudahan investasi.
“OSS-RBA harus menjadi sistem satu pintu yang menghapus interpretasi lokal. Jika tidak ada sanksi bagi instansi yang menyalahgunakan SLA, maka fiktif positif hanya akan menjadi ilusi,” tandasnya.
Lebih jauh, Sirod menekankan bahwa memperbaiki mekanisme ini bukan hanya soal efisiensi teknis, tapi menyangkut reputasi Indonesia di mata investor global.
“Kepercayaan investor itu dibangun dari kepastian sistem. Bila pelaku usaha tidak tahu kapan izin keluar karena manipulasi waktu, bagaimana bisa kita bicara tentang iklim investasi yang sehat?” tutupnya.