MAHATVA.ID -Persoalan listrik padam mendadak dan akses internet yang buruk kembali mencuat di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Etus Batkunde, tokoh muda asal wilayah tersebut, melontarkan kritik keras terhadap kondisi infrastruktur dasar yang dinilai kian memprihatinkan.
Insiden terbaru terjadi pada Senin (14/7) dini hari, saat listrik padam total tanpa pemberitahuan di seluruh Kota Larat. Menurut Etus, gangguan seperti ini bukan lagi hal remeh, karena berdampak langsung terhadap koneksi internet dan aktivitas masyarakat.
“Kalau lampu PLN mati mendadak, otomatis jaringan internet juga ikut lumpuh. Sementara sinyal seluler saja di sini sudah lemah sekali, bisa dibilang su mampos,” ujar Etus dengan logat khas Tanimbar.
Listrik dan Internet: Hak Dasar yang Terabaikan
Etus menegaskan bahwa ketersediaan listrik stabil adalah hak dasar warga, apalagi Kota Larat merupakan pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan layanan publik di Tanimbar Utara. Kondisi ini dinilai mencerminkan ketimpangan pembangunan di daerah pesisir dan pulau terluar.
Selain masalah kelistrikan, Etus menyoroti kondisi jaringan internet yang tidak memadai. Warga, katanya, terpaksa membeli akses publik berbayar karena layanan reguler sering tidak stabil.
“Bayangkan, masyarakat harus beli Starlink Rp3.000 per jam. Tower BTS berdiri megah tapi sinyal sering mati. Kalau tidak berfungsi, lebih baik ditebang saja, jangan jadi pajangan,” tegasnya.
Desakan untuk Pemerintah Daerah dan Penyedia Layanan
Kritik ini juga ditujukan kepada pihak PLN dan operator telekomunikasi yang dinilai abai terhadap pelayanan di daerah terpencil. Lebih dari itu, Etus mendesak Pemerintah Daerah agar tidak hanya diam, tetapi proaktif memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir dalam mendapatkan layanan publik yang layak.
“Hal kecil seperti ini kalau dibiarkan terus, dampaknya besar. Kami di pesisir juga warga negara. Kami butuh listrik yang normal dan internet yang layak,” serunya.
Kota Larat: Jantung Pesisir yang Belum Tersentuh Penuh
Kota Larat merupakan sentra aktivitas masyarakat pesisir di Tanimbar Utara. Meski berstatus sebagai kota kecamatan, namun hingga kini masih dibayangi masalah klasik: listrik sering padam, internet tidak stabil, dan minim perhatian dari pusat maupun daerah.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan narasi transformasi digital dan pemerataan akses komunikasi yang kerap digaungkan pemerintah.