Politisi tersebut juga mendorong Dinsos agar proaktif meninjau ulang kelayakan penerima bantuan dan melakukan evaluasi langsung di lapangan.
“Walaupun memang sekian ribu yang mendapat bantuan, harusnya Dinsos proaktif meninjau ulang. Layak nggak, masih layak nggak dapat bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, bansos diberikan untuk membantu masyarakat kurang mampu demi keberlangsungan hidup, bukan untuk aktivitas yang melanggar hukum.
“Kita membantu seseorang yang sedang kurang mampu untuk keberlangsungan hidup mereka. Sementara dapat dibantu, dapat perhatian dari pemerintah, malah dipakai judi. Ini kan sudah bertentangan dengan undang-undang dan hukum agama,” terangnya.
Sebagai langkah pencegahan, DPRD Kabupaten Bogor juga mendorong pemerintah daerah mengadakan kegiatan positif guna mengalihkan aktivitas masyarakat dari judi online.
“Makanya kita berikan edukasi, seperti bikin pemahaman tentang sekolah sampah, terus pembinaan tentang UMKM. Kita akan coba seperti itu. Mungkin dari faktor-faktor kita berikan edukasi kepada masyarakat, begitu rusaknya mental kalau sudah mengenal judi online, apalagi penerima bantuan dipakai dari uang kayak begituan,” pungkasnya.