Jakarta, MAHATVA.ID – Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Muhammad Sirod, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia, sekaligus meluruskan berbagai isu yang berkembang di ruang publik terkait program tersebut.
Menurut Sirod, sejumlah kritik terhadap program MBG perlu dilihat secara komprehensif agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaannya. Ia menjelaskan setidaknya terdapat empat hal utama yang perlu dipahami publik mengenai program tersebut.
Sirod menegaskan bahwa narasi yang menyebut program MBG mengurangi anggaran pendidikan tidaklah tepat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru tetap mempertahankan alokasi anggaran pendidikan yang telah disepakati bersama DPR.
Bahkan, pemerintah memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai inisiatif baru, seperti program Sekolah Rakyat, pengembangan Sekolah Garuda, serta program Makan Bergizi Gratis yang ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
“Pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membutuhkan dukungan gizi yang baik agar kemampuan kognitif anak dapat berkembang secara optimal,” ujar Sirod kepada Mahatva.id (12/03/2026).
Sirod juga menjelaskan bahwa MBG merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga kualitas konsumsi makanan anak-anak sekolah. Selama ini, pola konsumsi makanan pelajar banyak ditentukan oleh mekanisme pasar yang didominasi industri makanan dan minuman.
Kondisi tersebut kerap memunculkan persoalan ketidakseimbangan gizi, yang tidak hanya berdampak pada stunting tetapi juga meningkatnya risiko obesitas pada anak.
Karena itu, menurutnya, kehadiran program MBG merupakan langkah strategis negara dalam memastikan generasi muda memperoleh asupan gizi yang seimbang dan sehat.
Terkait tuduhan bahwa program MBG menjadi bancakan anggaran, Sirod menyebut narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak membangun seluruh infrastruktur dapur MBG secara langsung. Negara hanya memberikan insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari kepada dapur penyedia makanan.
Sementara itu, sebagian besar infrastruktur dapur justru dibangun oleh masyarakat, yayasan, maupun mitra lokal yang bersifat non-profit.
“Banyak yayasan yang bahkan mengeluarkan modal awal untuk membantu program ini berjalan. Artinya, program ini memang dirancang berbasis partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sirod menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola program MBG melalui reformasi kelembagaan dan penguatan manajemen.
Program ini dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, serta dikoordinasikan melalui Satgas Makan Bergizi Gratis yang berada di bawah koordinasi Menko Pangan Zulkifli Hasan.
