Jakarta, MAHATVA.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap hingga Juli 2025 telah mencapai 538 megawatt peak (MWp) dengan total 10.882 pelanggan PLN. Pemerintah menargetkan kapasitas tersebut menembus 1 gigawatt (GW) pada akhir 2025.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan target ini menjadi bagian dari roadmap transisi energi nasional.
“Harapan kami tahun ini PLTS atap bisa mencapai 1 GW, di luar PLTS skala lain,” kata Feby dalam keterangan resmi, Selasa (2/9/2025).
Target Nasional PLTS Atap dan Skala Besar
Pemerintah menetapkan target kapasitas PLTS atap 2 GW hingga 2028, dengan distribusi:
Jawa, Madura, Bali (Jamali): 1.850 MW
Kalimantan: 104 MW
Sumatera: 95 MW
Sulawesi: 17 MW
Maluku, Papua, Nusa Tenggara (Mapana): 7 MW
Selain PLTS atap, pemerintah juga menyiapkan target PLTS skala besar hingga 17 GW pada 2034, mencakup PLTS darat dan PLTS terapung. Potensi PLTS terapung sendiri diperkirakan mencapai 89,37 GW di 293 lokasi, termasuk 14,7 GW di bendungan Kementerian PUPR dan 74,67 GW di danau besar.
Sejumlah proyek strategis seperti PLTS Terapung Saguling, Singkarak, dan Karangkates saat ini sudah memasuki tahap pra-konstruksi dengan total kapasitas 210 MW. Sementara PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat sudah beroperasi dengan kapasitas 145 MW.
Dukungan Energi Bersih untuk Desa 3T
Pemerintah juga menjalankan program dedieselisasi untuk mengganti pembangkit listrik berbahan bakar diesel dengan energi terbarukan. Selain itu, dana APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dialokasikan guna menyediakan listrik bersih di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Tantangan Pengembangan PLTS
Meski peluang besar terbuka, lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pengembangan PLTS masih menghadapi tantangan.
Menurut analis IESR Alvin Putra, hambatan utama terletak pada mekanisme pengadaan energi terbarukan yang belum jelas, meskipun ada perbaikan regulasi seperti Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017.
“Tantangan lain ada di tahap persiapan proyek, misalnya akuisisi lahan. Seperti proyek PLTS di Bali bagian barat yang terkendala lahan, hal ini harus diselesaikan sejak awal agar tidak menunda proyek,” jelas Alvin.
Ia menekankan pentingnya transparansi perencanaan, data, dan perizinan untuk mempercepat transisi energi nasional.
