Jakarta, MAHATVA.ID – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem melalui penerapan tiga strategi utama sesuai arahan Presiden dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (8/9/2025).
“Tiga strategi itu meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan,” kata Muhaimin.
Paradigma Baru: Pemberdayaan, Bukan Sekadar Bansos
Menurutnya, paradigma baru yang dibawa Presiden Prabowo Subianto adalah pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar pemberian bantuan sosial. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya terbantu sesaat, tetapi juga memiliki ekosistem yang memampukan mereka mandiri secara berkelanjutan.
Muhaimin menekankan, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan strategi tersebut dalam program nyata di lapangan.
Data Tunggal Jadi Kunci
Agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif, pemerintah menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kebijakan.
“Data yang akurat dan sesuai kondisi masyarakat menjadi kunci. Karena itu, saya minta seluruh kepala daerah untuk konsisten menggunakan DTSEN dalam menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan,” ujar Muhaimin.
Ia juga menambahkan, dinamika data terus berkembang, sehingga pemerintah daerah diminta aktif berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait untuk terus memperbarui data.
“Dengan data yang tepat sasaran, seluruh program bisa berjalan lebih efektif dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
