BOGOR, MAHATVA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajak masyarakat untuk berani melaporkan setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaporan sejak dini dinilai penting untuk memutus mata rantai kekerasan, mempercepat penanganan, serta memastikan korban memperoleh perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2026 bertema “Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bogor”. Kegiatan berlangsung di New Ayuda Hotel, Cipayung, Selasa (13/10/2026).
Pemkab Bogor mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi petugas, serta membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif antarinstansi dalam menangani kasus kekerasan.
Baca Juga: Cegah Korupsi dari Tingkat Desa, Pemkab Bogor Perkuat Edukasi Integritas di Caringin
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat saling berbagi informasi, mengidentifikasi kasus di wilayah masing-masing, serta merumuskan langkah tindak lanjut secara terpadu agar korban mendapatkan layanan dan perlindungan yang dibutuhkan.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Achmadi, menekankan pentingnya kecepatan pelaporan dan pemberian perlindungan bagi korban kekerasan. Menurutnya, periode awal setelah terjadinya kekerasan menjadi momentum penting dalam proses penanganan dan perlindungan korban.
“Sehingga pelaporan perlu dilakukan sesegera mungkin agar korban dapat memperoleh penanganan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemkab Bogor Dukung Nusantara Sky One Series, Buka Peluang Piala Bupati
Penekanan tersebut menjadi pengingat bahwa keberanian melapor merupakan langkah awal untuk membuka akses terhadap bantuan dan perlindungan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak memilih diam ketika mengalami, mengetahui, atau menyaksikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Dwi Susanty, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat sinergi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kita ingin meningkatkan kompetensi dan komunikasi antarinstansi, menyamakan persepsi dalam penanganan kasus, serta memperkuat koordinasi dan komitmen bersama. Dengan saling berbagi informasi dan temuan kasus di wilayah masing-masing, diharapkan penanganan dapat dilakukan secara lebih terpadu dan tepat sasaran,” ujar dr. Dwi Susanty.
Baca Juga: Pemkab Bogor Jadi Lokus Studi Lapangan 40 Peserta PKP PNS TNI AU
Ia menjelaskan, tindak lanjut koordinasi mencakup penguatan akses layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan jejaring koordinasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan bagi korban.
Hasil koordinasi tersebut juga diharapkan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan langkah penanganan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi antarlembaga tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi dapat diterapkan dalam pelayanan dan penanganan kasus di lapangan.