Saumlaki, MAHATVA.ID -Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momentum krusial untuk meneguhkan komitmen pada politik yang sehat, profesional, dan berintegritas.
Di tengah dinamika awal pendaftaran, seruan menjaga etika dan kualitas proses menguat dari internal kader, Jumat (10/4)
Calon Ketua DPD Golkar KKT, Fransiskus Ongen Rangkore, menyampaikan bahwa setiap tahapan Musda harus berjalan tertib, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi internal partai.
“Kita semua ingin Musda ini berjalan baik. Ini bukan sekadar kontestasi, tapi proses pembelajaran politik bagi kader,” ujarnya.
Pada hari pertama pendaftaran, Jumat (10/4/2026), Ongen mendatangi sekretariat sementara di Desa Sifnana untuk mengambil formulir pencalonan. Proses tersebut sempat mengalami keterlambatan teknis, yang menurutnya menjadi catatan penting untuk segera dibenahi.
“Kita pahami ada hal teknis yang perlu disempurnakan. Yang penting ke depan semua berjalan lebih rapi dan profesional,” katanya.
Di tengah dinamika tersebut, Ongen juga menyoroti pentingnya menjaga iklim kompetisi yang sehat. Ia mengingatkan agar seluruh kader mengedepankan etika politik dan menghindari praktik yang berpotensi mencederai proses demokrasi.
“Silakan berkompetisi, tapi jangan dengan cara-cara yang tidak elegan. Politik harus mencerminkan etika dan kedewasaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ongen menanggapi informasi yang berkembang terkait persyaratan pencalonan, khususnya mengenai batas minimal pendidikan bagi calon Ketua DPD Golkar.
Menurutnya, ketentuan minimal pendidikan memang menjadi bagian dari aturan organisasi. Namun, ia menegaskan bahwa Partai Golkar tetap membuka ruang bagi kader berprestasi melalui mekanisme diskresi.
"Memang terdapat ketentuan mengenai batas minimal jenjang pendidikan, seperti D3 dan S1, dan itu benar adanya. Namun demikian, partai tetap memberikan ruang bagi kader-kader berprestasi untuk maju, melalui mekanisme diskresi Ketua Umum DPP Partai Golkar, khususnya bagi mereka yang saat ini masih dalam proses penyelesaian studi," jelas Ongen.
Ia menilai, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa partai tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga memberi ruang pada kapasitas, rekam jejak, dan potensi kader.
“Ini bagian dari semangat kaderisasi. Jangan sampai aturan dipahami secara sempit dan justru menutup ruang bagi kader potensial,” ujarnya.
Sebagai Ketua PDK Kosgoro 1957 dan Ketua Dewan Pertimbangan SOKSI KKT, Ongen menandaskan bahwa Musda merupakan bagian penting dalam proses pembentukan kepemimpinan yang berkualitas.