Jakarta, MAHATVA.ID — Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres Gibran pada Kamis (9/4/2026), merespons berbagai usulan terkait kemungkinan penyesuaian harga BBM subsidi di tengah dinamika ekonomi global.
Menurut Gibran, meskipun pemerintah mengapresiasi setiap masukan yang berkembang, usulan kenaikan harga BBM tidak sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang secara tegas meminta agar harga BBM subsidi tetap stabil.
“Hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” ujar Gibran.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah memilih langkah strategis melalui efisiensi dan refocusing anggaran guna menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk menghindari dampak berantai dari kenaikan harga BBM, seperti lonjakan harga bahan pokok dan biaya transportasi.
“Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM,” jelasnya.
Selain menjaga stabilitas harga energi konvensional, pemerintah juga terus mendorong percepatan transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan. Salah satu fokus utama adalah akselerasi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Magelang, Jawa Tengah, untuk meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan emisi karbon.
Kebijakan menjaga harga BBM subsidi serta mendorong energi terbarukan dinilai sebagai langkah seimbang antara perlindungan sosial dan transformasi energi nasional. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.