Jakarta, MAHATVA.ID — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan pembekalan Tim Verifikasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang digelar di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan pembekalan ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses evaluasi kelembagaan pemerintah berjalan objektif, komprehensif, dan berbasis pada kinerja nyata organisasi.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, menegaskan bahwa pengukuran indeks kelembagaan kini mengedepankan pendekatan berbasis kapabilitas. Pendekatan ini dinilai lebih relevan dalam menjawab tantangan birokrasi modern yang menuntut efektivitas dan hasil kerja nyata.
“Indeks kelembagaan tidak lagi hanya melihat pembentukan organisasi secara administratif, tetapi harus mampu mencerminkan sejauh mana organisasi tersebut bekerja efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional,” ujar Nanik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penilaian kapabilitas kelembagaan mencakup berbagai aspek strategis. Di antaranya adalah kesesuaian fungsi organisasi, efektivitas proses bisnis, serta kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap lembaga tidak hanya memiliki struktur yang lengkap, tetapi juga mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan pembekalan ini diikuti oleh seluruh tim verifikator di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. Para verifikator memiliki peran krusial dalam melakukan penilaian terhadap kapabilitas kelembagaan di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Melalui pembekalan ini, diharapkan para tim verifikasi mampu menjalankan tugas secara profesional, akurat, dan berintegritas, sehingga hasil penilaian dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam penguatan reformasi birokrasi di Indonesia.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang agile, efektif, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung percepatan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas pelayanan publik.