MAHATVA.ID -Pertarungan menuju kursi Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Tanimbar resmi dibuka. Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan 18 April 2026 dipastikan menjadi ajang seleksi ketat yang menguji integritas, rekam jejak, dan kekuatan dukungan kandidat.
Ketua Steering Committee, Cartes Asbit Rangotwat, SH, MH, menyebutkan, proses Musda Partai Golkar Kepulauan Tanimbar tidak membuka ruang kompromi sedikit pun terhadap aturan.
"Kami memastikan seluruh tahapan berjalan ketat sesuai ketentuan, tanpa celah pelanggaran," ujarnya tegas dalam keterangan resmi kepada awak media di Saumlaki, Rabu (18/4/2026) pukul 19.00 WIT.
Musda kali ini bukan sekadar agenda formal. Forum ini menjadi titik krusial penentu arah kepemimpinan Golkar Tanimbar periode 2026-2030 di tengah dinamika politik lokal yang kian kompetitif.
Sebelumnya, pleno DPD Golkar Kepulauan Tanimbar pada 26 Februari 2026 telah menetapkan tiga struktur kepanitiaan. Panitia penyelenggara, steering committee, dan panitia pelaksana dibentuk untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sistematis dan terkontrol.
Cartes memegang peran sentral dalam proses ini. Selain memimpin steering committee, ia juga menjabat Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM serta juru bicara partai, menjadikannya figur kunci dalam pengawasan hukum dan arus informasi publik.
Tahapan penjaringan calon menjadi fase paling menentukan. Proses dimulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan bakal calon yang berhak maju ke forum Musda.
Pendaftaran dibuka selama empat hari, 10-13 April 2026. Waktu yang singkat ini menuntut kesiapan penuh para kader yang ingin bertarung memperebutkan kursi strategis tersebut.
Selanjutnya, steering committee akan melakukan verifikasi berlapis. Hanya kandidat yang lolos seleksi administratif dan substantif yang akan masuk dalam daftar bakal calon resmi.
Namun, tidak semua kader bisa melenggang bebas. Golkar menerapkan syarat ketat yang secara langsung menyaring kualitas dan kapasitas calon pemimpin.
Setiap kandidat wajib memiliki pengalaman sebagai pengurus minimal satu periode. Ketentuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan tidak diberikan kepada figur instan tanpa rekam jejak organisasi.
Dari sisi akademik, calon minimal berpendidikan Diploma III. Standar ini menjadi dasar untuk memastikan kapasitas intelektual dalam mengelola organisasi politik.
Lebih jauh, integritas menjadi penentu utama. Kandidat harus memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, serta tidak tercela selama berkiprah di partai.
“Ini bukan sekadar administrasi. Integritas dan rekam jejak akan diuji secara menyeluruh,” ujar Cartes menegaskan.