Program tersebut mencakup pelatihan di berbagai kota seperti Cilacap, Yogyakarta, Surabaya, hingga Cilegon. Peserta akan dibekali keterampilan teknis dan ditempatkan magang di sektor industri, termasuk kilang LNG dan perusahaan konstruksi EPC.
Namun demikian, kritik tidak berhenti pada aspek teknis pelatihan. Akar persoalan justru terletak pada siapa yang memegang kendali sejak tahap seleksi hingga distribusi peluang kerja.
“Kalau sejak awal sudah tidak melibatkan lembaga lokal, bagaimana jaminan keberpihakan itu ada?” kata sumber tersebut.
Ia menegaskan bahwa legitimasi program akan dipertanyakan jika tidak berbasis partisipasi daerah.
Kekhawatiran ini beralasan mengingat proyek Blok Masela membawa dampak ekonomi besar bagi wilayah Tanimbar. Tanpa pengawasan ketat, peluang kerja bisa bergeser dari tangan masyarakat lokal ke pihak luar.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam tekanan. Publik menuntut kejelasan mekanisme, keterlibatan institusi lokal, serta jaminan distribusi kesempatan yang adil.
Jika tidak segera dijawab, polemik ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program penyiapan SDM tersebut.
Lebih dari itu, ia bisa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan proyek strategis di daerah.