Jakarta, MAHATVA.ID – Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut kader-kader PDI Perjuangan (PDIP) tengah diburu oleh “anjing liar”.
Pernyataan tersebut disampaikan Noel usai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
“Saya ingin sampaikan ke kawan-kawan PDIP, kader-kader PDIP sekarang lagi diburu oleh ‘anjing-anjing liar’,” ujar Noel.
Ia menegaskan, istilah “anjing liar” yang dimaksud merujuk pada aparat penegak hukum (APH) yang menurutnya kerap tidak jujur dalam menjalankan tugas.
“Siapa aparat penegak hukum yang suka berbohong? Nah, mereka lah yang saya identikkan seperti ‘anjing liar’,” katanya.
Noel bahkan meminta agar pesan tersebut disampaikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
“Sampaikan ke Bu Mega dan Mas Hasto, ‘anjing liar’ sedang memburu banteng,” ucapnya.
Singgung Agenda Politik Besar
Lebih lanjut, Noel menilai bahwa apa yang ia sebut sebagai “perburuan” terhadap kader PDIP tidak terlepas dari agenda politik besar. Ia menyebut PDIP menjadi target karena memiliki basis massa akar rumput yang kuat.
Selain PDIP, ia juga menyinggung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pihak lain yang disebut turut menjadi sasaran.
PDIP Respons: Ada Indikasi Kriminalisasi
Menanggapi pernyataan tersebut, politikus PDIP Guntur Romli menyampaikan apresiasi atas peringatan yang disampaikan Noel. Ia mengakui bahwa partainya juga merasakan adanya tekanan serupa.
“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bung Noel atas peringatannya. Kami juga merasakan bahwa sejak PDI Perjuangan menjadi kekuatan politik di luar pemerintahan, banyak peringatan seperti itu,” ujar Guntur.
Menurutnya, posisi PDIP sebagai kekuatan penyeimbang dalam sistem demokrasi membuat partai tersebut menghadapi berbagai risiko, termasuk dugaan politisasi hukum.
Ia juga menyinggung kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang diyakini memiliki muatan politik.
“Risiko politisasi dan kriminalisasi memang terasa. Kasus yang menimpa Sekjen kami kami yakini karena sikap kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.