Aceh, MAHATVA.ID – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera terus melakukan pemutakhiran data kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di wilayah Aceh.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan haknya secara merata, seiring dengan dinamika kondisi di lapangan yang terus berkembang.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menegaskan bahwa perubahan data yang terjadi bukan bentuk ketidakkonsistenan, melainkan upaya untuk meningkatkan akurasi.
Proses sinkronisasi dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip “No One Left Behind” atau tidak ada warga yang ditinggalkan dalam proses pemulihan.
“Seiring waktu, banyak masyarakat yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke desa asal mereka dan berharap pembangunan Huntara dapat dilakukan di tanah kelahiran tersebut,” jelas Safrizal.
Selain faktor kembalinya warga, Satgas PRR juga menerapkan sistem pendataan yang fleksibel. Pemerintah terus menerima usulan baru dari kepala daerah melalui skema By Name By Address (BNBA) yang diperbarui secara berkala.
Pendekatan ini diambil untuk menghindari hambatan birokrasi yang dapat memperlambat penanganan di lapangan.
Pembangunan Huntara tetap berjalan secara bertahap setelah data tahap awal tervalidasi. Pemerintah tidak menunggu proses pendataan selesai 100 persen agar pemulihan tidak terhambat.
Satgas PRR juga memastikan pintu pendataan tetap terbuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan, sehingga pelayanan tetap berjalan tanpa terputus.
Sebagai bentuk transparansi dan keadilan, masyarakat diberikan opsi dalam menerima bantuan, yaitu:
Pembangunan fisik Huntara
Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH)
Kebijakan ini memungkinkan warga memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
Dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih cepat.