Pertemuan berlangsung intens dan penuh tekanan. Nelayan menyampaikan tuntutan secara terbuka, sementara pemerintah berupaya menjembatani komunikasi dengan pihak PT Taka Hidrocorn Indonesia serta mengaitkannya dengan kepentingan proyek yang lebih luas.
Dari negosiasi tersebut, lahir tiga kesepakatan sementara. Pemerintah daerah akan berkomunikasi dengan pimpinan INPEX Masela Ltd untuk menyampaikan aspirasi nelayan. Tawaran kompensasi sebesar Rp10.000.000 diajukan sebagai langkah awal. Batas waktu penyampaian hasil komunikasi ditetapkan hingga hari Kamis.
Setelah kesepakatan dicapai, sweri yang sebelumnya dipasang diturunkan. Aksi mereda, namun ketegangan belum sepenuhnya hilang.
Penjabat Kepala Desa Lermatang, Efrain Lambiombir menyatakan bahwa masyarakat tidak menolak investasi. Sebaliknya, warga berharap kehadiran perusahaan membawa manfaat nyata bagi ekonomi lokal.
Namun ia mengingatkan, hak-hak sosial masyarakat tidak boleh tergerus oleh aktivitas industri.
“Perusahaan harus memastikan hak masyarakat tetap terlindungi. Kehadirannya harus meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, masyarakat juga wajib menjaga iklim usaha yang kondusif agar perusahaan dapat beroperasi dengan aman,” ujarnya.