Ia mengaku prihatin melihat dampak langsung dari sweri tersebut, di mana aktivitas belajar terganggu dan anak-anak terpaksa kehilangan hari-hari sekolah mereka.
“Kita tidak boleh membiarkan anak-anak pindah-pindah tempat belajar, atau bahkan berhenti sementara hanya karena konflik yang seharusnya bisa dibicarakan. Ini soal masa depan generasi Tanimbar,” katanya.
Lebih jauh, Rahanwati menyerukan agar komunikasi dibangun secara berjenjang dan beretika. Ia mendorong pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dinas teknis, serta para pemangku adat duduk bersama mencari solusi permanen, bukan solusi sementara yang menyimpan bara konflik di bawah permukaan.
“Kita ini satu daerah. Kalau komunikasi dibangun dengan baik, semua bisa selesai. Tapi kalau masing-masing jalan sendiri, kita yang hancur,” tandasnya.
RDP tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan bahwa penyelesaian sweri SMP Negeri Wesawak tidak boleh bersifat emosional atau tergesa-gesa. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, kejelasan administrasi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat, tanpa mengorbankan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan.
Dengan nada serius, Amrosius menutup pernyataannya dengan pesan yang menggugah:
“Sekolah itu bukan milik kelompok. Sekolah itu milik masa depan. Jangan jadikan pendidikan sebagai korban dari konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin.”pungkasnya.