Bogor, MAHATVA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepanjang tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh sekaligus penetapan rencana kerja perusahaan daerah agar lebih profesional, adaptif, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa BUMD tidak boleh lagi dikelola secara normatif. Ke depan, seluruh BUMD dituntut berorientasi pada peningkatan kinerja dan keuntungan, sehingga mampu menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
Empat BUMD yang mengikuti rangkaian RUPS tersebut antara lain PT Sayaga Wisata, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Bank Tegar Beriman, serta satu BUMD lainnya yang dijadwalkan menyusul dalam rapat bertahap.
Evaluasi Direksi dan Penataan Kepengurusan
RUPS 2026 tidak hanya membahas rencana kerja perusahaan daerah, tetapi juga menyoroti masa jabatan sejumlah pengurus yang telah berakhir. Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan, pejabat lama yang masih memiliki kapasitas, rekam jejak baik, dan potensi pengembangan akan dipertahankan. Sebaliknya, jajaran yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi secara objektif.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah kondisi PT Sayaga Wisata yang saat ini hanya memiliki satu direksi aktif dari tiga posisi. Dua direksi sebelumnya mengundurkan diri, masing-masing karena mengikuti kontestasi pemilu dan karena dipercaya menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN.
Pengunduran diri tersebut telah disetujui dalam RUPS dengan catatan wajib dilakukan serah terima laporan serta program kerja, agar kesinambungan pengelolaan perusahaan tetap terjaga.
Seleksi Direksi Dibuka untuk Umum
Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan akan segera membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mengisi jabatan direksi yang kosong. Proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti masyarakat umum setelah pansel resmi ditetapkan.
“Calon direksi akan diseleksi berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan inovasi yang mampu mendorong kemajuan BUMD,” tegas Rudy Susmanto.
Ia menambahkan, setiap jabatan direksi harus diisi oleh tenaga profesional sesuai bidangnya. Sektor perbankan wajib diisi figur berpengalaman di dunia keuangan, sementara sektor pariwisata harus dipimpin sosok yang memiliki gagasan kuat dalam pengembangan destinasi dan ekonomi kreatif.
Libatkan Pemprov Jabar dan Bank BJB
Untuk menjamin objektivitas dan transparansi, pembentukan pansel akan melibatkan berbagai unsur, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan perwakilan sektor perbankan seperti Bank BJB.
Rudy juga menjelaskan bahwa pelaksanaan RUPS dilakukan secara bertahap, menyesuaikan padatnya agenda pemerintahan daerah, termasuk agenda pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Salah satu direksi yang mengundurkan diri diketahui bernama Boy, yang selanjutnya dipercaya menjabat sebagai Direktur Operasional Candi Borobudur. Hal ini dinilai sebagai kebanggaan tersendiri karena putra daerah Bogor mendapat amanah strategis di tingkat nasional.