BOGOR, MAHATVA.ID — Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, memaparkan hasil survei terbaru terkait kinerja satu tahun pemerintahan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi di Kabupaten Bogor.
Menurut Yusfitriadi, survei kali ini menunjukkan adanya pergeseran tingkat kepuasan publik dibandingkan survei 100 hari kerja sebelumnya. Jika pada awal pemerintahan aspek kebudayaan menjadi sektor dengan kepuasan tertinggi, maka dalam survei setahun pemerintahan, sektor infrastruktur kini menempati posisi teratas.
“Survei ini menggunakan indikator yang lebih komprehensif, yakni 16 indikator kinerja, termasuk kepuasan terhadap program prioritas, komunikasi publik, efektivitas, dan keterbukaan informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kini paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Yusfitriadi dalam keterangannya.
Pada survei 100 hari kerja, tingkat kepuasan tertinggi tercatat pada sektor kebudayaan dengan angka 92 persen. Namun dalam survei setahun pemerintahan, sektor infrastruktur unggul tipis satu persen dibanding kebudayaan. Pergeseran tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pembangunan fisik yang terlihat langsung di berbagai wilayah.
LS Vinus mencatat, pembangunan infrastruktur dinilai cukup responsif dan menyasar kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah barat Kabupaten Bogor seperti Malasari dan sekitarnya. Respons pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan disebut menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik.
Selain infrastruktur dan kebudayaan, lima besar tingkat kepuasan publik juga diisi oleh aspek lingkungan, komunikasi publik, dan sosial. Pada sektor kebudayaan, pemerintah daerah dinilai konsisten melakukan branding daerah melalui penguatan atribut budaya, aktivasi kegiatan kebudayaan, penghidupan kembali situs budaya, serta inventarisasi budaya lokal, termasuk yang tampak di kawasan pusat pemerintahan Tegar Beriman.
Dalam aspek komunikasi publik, survei mengukur empat dimensi utama, yakni komunikasi langsung pimpinan daerah kepada masyarakat, komunikasi formal melalui forum dan pelibatan publik, komunikasi melalui media sosial, serta interaksi sosial kemasyarakatan. Intensitas kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat serta optimalisasi kanal media sosial berkontribusi pada tingginya kepuasan publik, dengan aspek sosial mencapai angka 88,06 persen.
Namun demikian, Yusfitriadi menegaskan bahwa survei juga mencatat sejumlah sektor dengan tingkat kepuasan di bawah 80 persen. Di antaranya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masing-masing 79 persen, transportasi 74 persen, ketenagakerjaan 73 persen, ekonomi 72 persen, dan pertanian 70 persen.
“Rendahnya angka di beberapa sektor ini menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah daerah,” tegasnya.
Pada sektor pertanian, publik menilai belum terlihat adanya program unggulan yang kuat dan berkelanjutan. Kebijakan seperti distribusi bibit dianggap belum cukup membentuk branding kepemimpinan di sektor ini. Sementara di bidang ekonomi, penguatan UMKM, daya beli masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar dinilai belum memberikan dampak signifikan.
Program penciptaan wirausaha baru yang sempat digaungkan juga dinilai belum memiliki indikator capaian yang terukur. Fokus Dinas Koperasi dan UKM yang lebih terkonsentrasi pada koperasi desa turut membuat sektor UMKM secara umum dianggap belum mendapat perhatian optimal.
Dalam aspek ketenagakerjaan, kegiatan job fair dinilai belum cukup memperkuat persepsi keberhasilan penyerapan tenaga kerja. Publik berharap adanya data konkret mengenai jumlah tenaga kerja yang benar-benar terserap melalui program pemerintah daerah maupun nasional.
Sementara pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, masyarakat masih menyoroti isu alih fungsi lahan, tambang ilegal, deforestasi, sengketa lahan, hingga dugaan praktik korupsi di tingkat desa. Meski sebagian kewenangan berada di pemerintah pusat atau provinsi, publik menilai pemerintah kabupaten perlu memperjelas komunikasi terkait batas kewenangan dan langkah konkret yang telah dilakukan.