JAKARTA, MAHATVA.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Asosiasi Lembaga Pembinaan K3 Indonesia (ALPK3I) membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum tanpa biaya pelatihan alias gratis.
Meski demikian, peserta tetap dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 untuk penerbitan sertifikat pembinaan pelatihan K3, Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3, serta evaluasi SKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023.
Perluas Akses Kompetensi K3
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan program ini bertujuan memperluas akses pembinaan K3 agar semakin inklusif dan merata di berbagai sektor industri.
“Kami ingin lebih banyak tenaga kerja Indonesia berperan strategis menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujar Yassierli, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, penguatan K3 merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja yang melindungi pekerja sekaligus mendukung transformasi industri berkelanjutan.
“K3 adalah hak setiap pekerja, dan kompetensi K3 perlu dapat diakses oleh siapa pun yang berkeinginan belajar dan berkontribusi,” tegasnya.
Target Peserta Naik Jadi 3.000 Orang
Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Ismail Pakaya, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian pembinaan diselenggarakan tanpa biaya pelatihan. PNBP Rp420.000 diberlakukan khusus untuk penerbitan sertifikat dan SKP.
Ia menyebut tingginya minat masyarakat menunjukkan kebutuhan nyata terhadap pembinaan K3 yang terjangkau dan kredibel. Karena antusiasme tersebut, target peserta yang semula 1.500 orang ditingkatkan menjadi 3.000 orang.
Ismail menambahkan, materi pembinaan dirancang komprehensif, mencakup:
Regulasi K3 nasional
Teknik identifikasi bahaya dan pengendalian risiko
Investigasi kecelakaan kerja
Penyusunan sistem manajemen K3 berkelanjutan
“Dengan kegiatan ini, kami ingin melahirkan Ahli K3 yang kritis, berani, dan mampu menjadi agen perubahan di tempat kerja masing-masing,” ujarnya.