MAHATVA.ID -Pemerintah Desa Kelaan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menggelar Musyawarah Desa Perubahan APBDes 2025, Kamis (31/7/2025), dengan fokus pada program prioritas desa yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Adapun, dua isu mendesak yang disepakati menjadi prioritas utama yakni rehabilitasi Balai Desa Tutmanvuri dan penambahan lampu penerangan jalan desa.
Kepala Desa Kelaan, Henrison Baulu, S.Pd, M.Pd, dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan secara selektif dan sesuai regulasi.
“Kami tidak mengubah yang tidak perlu. Fokus hanya pada hal-hal mendesak yang menyangkut hak dasar warga,” tegasnya.
Lanjut Ia menuturkan, Perubahan APBDes ini tetap berpijak pada prinsip urgensi, asas manfaat, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan desa. tuturnya.
Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD P. Loly dan disekretariati oleh L.W. Lololuan, dengan Kepala Desa bertindak sebagai narasumber. Turut hadir Pendamping Lokal Desa (PLD) M. Sabono dan 40 peserta dari berbagai unsur masyarakat, terdiri dari 34 laki-laki dan 10 perempuan yang memberikan masukan secara aktif dan terbuka.
Tiga keputusan penting yang dihasilkan dalam forum musyawarah ini meliputi:
Rehabilitasi Balai Desa Tutmanvuri, yang saat ini dalam kondisi nyaris ambruk, guna menunjang layanan publik dan aktivitas warga.
Penambahan lampu penerangan jalan desa, untuk meningkatkan keamanan lingkungan, khususnya di malam hari.
Revisi daftar penerima BLT Dana Desa, menggantikan nama-nama yang telah meninggal dengan calon penerima baru yang sesuai kriteria.
Keputusan ini disambut antusias oleh warga. Selain menanti fasilitas publik yang lebih layak, masyarakat berharap agar realisasi program tidak terhambat oleh proses birokrasi. “Kami ingin perubahan nyata, bukan janji,” ungkap salah satu peserta musyawarah.
Dalam konteks maraknya isu penyalahgunaan dana desa di sejumlah wilayah, Musyawarah Desa Kelaan menjadi contoh transparansi dan akuntabilitas desa yang patut diapresiasi. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan partisipatif, mencerminkan komitmen pemerintahan desa terhadap tata kelola anggaran yang sehat dan berpihak pada rakyat.
Rehabilitasi balai dan penerangan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol kehadiran negara di akar rumput, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil. Di tengah segala keterbatasan, Desa Kelaan membuktikan bahwa pembangunan berbasis kebutuhan riil tetap bisa dijalankan dengan komitmen, kemauan, dan musyawarah mufakat.