Jakarta, MAHATVA.ID – Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) hari ini, Kamis (28/8/2025), menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Awalnya, massa aksi berencana menggelar demonstrasi di dua lokasi, yakni depan Istana Negara dan kompleks parlemen DPR/MPR RI. Namun, rencana aksi di kawasan Patung Kuda, Istana Kepresidenan, resmi dibatalkan.
Presiden Partai Buruh Sa’id Iqbal menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena pertimbangan keterbatasan waktu. Banyak buruh yang harus kembali bekerja masuk shift kedua, sehingga fokus aksi hanya diarahkan ke gedung DPR.
“Dari awal kita hanya aksi di DPR, dan Istana kalau ada waktu. Sekarang DPR saja karena keterbatasan waktu buruh harus masuk shift dua,” kata Iqbal, Kamis (28/8).
Fokus Aksi Buruh di DPR RI
Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono, menambahkan bahwa pemusatan aksi di DPR diputuskan agar lebih efektif.
“Maka kemarin kita lebih efektif kalau disuarakan di satu titik,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama DPR/MPR RI. Ribuan buruh dari berbagai daerah akan membawa sejumlah tuntutan strategis terkait perbaikan nasib pekerja di Indonesia.
Enam Tuntutan Utama Buruh
Menurut Sa’id Iqbal, terdapat enam tuntutan utama yang akan disuarakan massa buruh:
- Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), serta meminta kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
- Setop PHK dan bentuk Satgas PHK.
- Reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, dan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
- Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi.
- Revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.
Polisi Siagakan Ribuan Personel Gabungan
Untuk menjaga kondusifitas, Polda Metro Jaya menurunkan ribuan personel gabungan bersama TNI dan Pemda DKI Jakarta. Aparat disebar di sekitar gedung DPR/MPR RI dan titik-titik rawan kemacetan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.