Jakarta, MAHATVA.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja negara melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
“APBN melalui belanja K/L dan TKDD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan, Selasa (2/9/2025).
Alokasi Belanja Per Kapita RAPBN 2026
Dalam RAPBN 2026, alokasi belanja K/L dan TKDD per kapita menunjukkan variasi antarwilayah sesuai karakteristik, tantangan, dan potensi daerah:
Sumatera: Rp6,5 juta per kapita
Kalimantan: Rp8,5 juta per kapita
Sulawesi: Rp7,3 juta per kapita
Jawa: Rp5,1 juta per kapita
Bali–Nusa Tenggara: Rp6,4 juta per kapita
Maluku–Papua: Rp12,5 juta per kapita
Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
TKD 2026 Capai Rp650 Triliun
Selain belanja K/L, pemerintah juga menyiapkan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 sebesar Rp650 triliun. Dana ini dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional, hingga pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas.
Rinciannya antara lain:
Dana Bagi Hasil: Rp45,1 triliun
Dana Alokasi Umum: Rp373,8 triliun