BOGOR, MAHATVA.ID – Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) menyoroti kondisi sosial politik Indonesia yang dinilai semakin memperlihatkan dominasi aparat negara dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Founder LS Vinus, Yusfitriadi, bahkan menyebut fenomena ini berpotensi mendorong munculnya reformasi jilid II.
Menurut Yus, saat ini masyarakat menghadapi kesulitan besar dalam mencari pekerjaan. Hal itu disebabkan banyaknya peran sipil yang kini diambil alih oleh aparatur negara, mulai dari kepolisian hingga TNI.
“Ketahanan pangan diambil negara, MBG diambil polisi dan tentara, bahkan kemarin ada wacana untuk membuat obat kimia farma tentara. Semua diambil. Kalau begitu, masyarakat mau kerja apa?” ungkap Yus, Kamis (4/9/2025).
Ia menilai kondisi ini menggambarkan fenomena TNI yang sudah tidak lagi sekadar dwi fungsi, melainkan multi fungsi.
Polisi Dinilai Represif
Selain itu, Yus juga menyoroti sikap aparat kepolisian yang kerap dianggap represif terhadap gerakan masyarakat sipil.
“Banyak sekali fenomena represif aparat, etika yang kurang, bahkan ada oknum yang bermain-main. Itu tumbuh di tengah masyarakat dan menambah keresahan,” ujarnya.
Menurutnya, situasi ini turut memperkuat wacana reformasi jilid II.
Perubahan Ekstrem dalam Sejarah Bangsa
Yusfitriadi menjelaskan, masyarakat Indonesia sudah mengalami dua kali perubahan ekstrem dalam rezim pemerintahan. Pertama, peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, dan kedua dari Orde Baru menuju Reformasi.
“Apakah negara lebih baik setelah itu? Tidak juga. Maka, wajar jika sekarang masyarakat mempertanyakan, perubahan apa lagi yang dibutuhkan?” katanya.
Ia menegaskan, perubahan rezim sejatinya harus menyentuh struktur, mentalitas, serta sumber daya manusia.
“Kalau hanya ganti presiden atau menteri, tapi tata kelolanya sama saja, maka tidak akan ada perubahan berarti,” tambahnya.
Kemiripan dengan Orde Baru
Dengan kondisi saat ini, Yus menilai wajar jika banyak kalangan menyebut Indonesia tengah memasuki era ‘new orde baru 4.0’ atau Orde Baru gaya baru.
“Karena memang mirip, ABRI multi fungsi, polisi represif, korupsi di berbagai lini, bahkan sampai urusan haji dan pendidikan pun ikut dikorupsi. Itu yang menyakitkan,” pungkasnya.