MAHATVA.ID – Kementerian Sosial RI menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna sebagai perubahan atas Permensos Nomor 25 Tahun 2019. Kegiatan ini diikuti seluruh Dinas Sosial dan pengurus Karang Taruna se-Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam sambutannya menegaskan pentingnya menghidupkan kembali Karang Taruna sebagai pilar sosial di masyarakat.
“Kita ingin Karang Taruna dijadikan wadah pemberdayaan. Karang Taruna harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).
Karang Taruna Jadi Pilar Pemberdayaan Sosial
Gus Ipul menjelaskan, sesuai amanat UU No 11 Tahun 2029 tentang Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna memiliki peran strategis di bidang pemberdayaan sosial. Menurutnya, kebutuhan layanan kesejahteraan sosial di masyarakat sangat besar, sementara kemampuan negara terbatas.
Oleh karena itu, diperlukan partisipasi berbagai elemen, termasuk Karang Taruna, sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
“Yang dimaksud lembaga dan/atau perseorangan antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, serta pekerja sosial masyarakat,” terangnya.
Selain sebagai wadah kerelawanan sosial, Karang Taruna juga berperan memperkuat partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial berbasis komunitas.
Ketua Umum Baru dan Bulan Bakti Karang Taruna
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menyampaikan hasil Temu Karya Nasional Karang Taruna yang melahirkan program baru sekaligus memilih ketua umum baru.
“Ketua umumnya terpilih secara aklamasi adalah Mas Budi Satrio Djiwandono,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mendukung Bulan Bakti Karang Taruna yang akan segera dilaksanakan. Pemda diminta menyiapkan dua titik lokasi kegiatan, salah satunya untuk penanaman bibit tanaman.
Kegiatan Bulan Bakti ini akan difokuskan pada perbaikan lingkungan dan pemberdayaan sosial sesuai kebutuhan masing-masing daerah, dengan dukungan penuh dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Kemensos RI.