Jakarta, MAHATVA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pembentukan tim independen pencari fakta untuk mengungkap akar permasalahan demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025.
Menurut Yusril, tim independen nantinya diharapkan dapat menelusuri penyebab demonstrasi, aktor intelektual, penyandang dana, penggerak massa, tujuan, hingga target dari aksi yang berakhir ricuh tersebut.
“Ini sangat perlu diungkapkan secara jujur dan objektif, serta pasti akan sangat membantu negara dan rakyat dalam mengambil langkah hukum lebih lanjut, melakukan introspeksi, dan mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” ujar Yusril dalam keterangan resmi, Sabtu (13/9/2025).
Tim Independen Masih Tahap Wacana
Yusril menjelaskan bahwa pembentukan tim independen investigasi masih dalam tahap tuntutan, usulan, dan wacana. Ia menilai, proses pembentukan hingga penugasan tim membutuhkan waktu, termasuk untuk mengatur mekanisme pengumpulan bukti dan verifikasi fakta di lapangan.
Meski demikian, ia menegaskan negara tidak boleh berdiam diri menghadapi tindak kejahatan yang terjadi dalam kerusuhan. Aparat penegak hukum disebut sudah bekerja memproses para pelaku yang menunggangi demonstrasi hingga berujung perusakan, pembakaran, perampokan, dan penganiayaan.
“Pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi harus segera ditangkap dan diadili. Jangan biarkan mereka lari dan menghilangkan barang bukti,” tegas Yusril.
Penegakan Hukum Harus Jalan Bersamaan
Yusril menambahkan, penegakan hukum tidak bisa menunggu terbentuknya tim investigasi independen. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, aparat penegak hukum harus segera bertindak demi melindungi masyarakat.
Penangkapan para tersangka oleh kepolisian disebut sebagai bukti bahwa negara hadir dan menjalankan fungsi perlindungan terhadap rakyat.
Prahara Agustus 2025 dan Usulan Komisi Independen
Kerusuhan akhir Agustus 2025, yang oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) disebut sebagai prahara Agustus, mengakibatkan sedikitnya 10 korban jiwa. Salah satunya adalah Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang meninggal setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri saat kerusuhan di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyetujui usulan pembentukan komisi investigasi independen dari kelompok masyarakat sipil, termasuk GNB. Hal ini diungkapkan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili GNB seusai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025).
“Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” kata Lukman.
Menurutnya, investigasi independen penting dilakukan agar unjuk rasa mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil tidak difitnah sebagai penyebab utama kerusuhan, mengingat adanya pihak-pihak yang menunggangi aksi tersebut.