MAHATVA.ID – Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk memanfaatkan big data dalam mengakselerasi transformasi digital, khususnya pada tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan big data dinilai mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dalam Seminar Nasional bertema “Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital” di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen FEB UGM, Yogyakarta, Kamis (18/9/2025).
“Pemanfaatan big data memungkinkan kita melakukan lompatan besar di sektor publik. Big data menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mempercepat eksekusi layanan publik,” ujar Nezar.
Konektivitas Digital dan Satu Data Indonesia
Menurut Nezar, ketersediaan infrastruktur digital saat ini telah menghasilkan data melimpah yang bisa memperkuat akuntabilitas kebijakan publik.
“Konektivitas yang dibangun pemerintah sudah mencapai 97 persen dari wilayah berpenghuni. Penetrasi internet kini sekitar 80 persen dari total populasi, atau setara 222 juta jiwa. Semua aktivitas digital menghasilkan data yang sangat berharga bagi pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Nezar juga menekankan arti penting konsolidasi data melalui inisiatif Satu Data Indonesia agar kualitas data lebih terjamin dan efektif digunakan pemerintah.
“Kesalahan dalam membaca data bisa berdampak pada kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Satu Data Indonesia menjadi penting untuk menjamin kualitas data. Pemerintah daerah juga perlu aktif melakukan integrasi data di portal tersebut,” tegasnya.
Ancaman Kebocoran Data
Meski membuka banyak peluang, Nezar mengingatkan adanya ancaman serius berupa kebocoran data dan lemahnya kesadaran keamanan siber di daerah.
“Dalam peristiwa serangan siber ke Pusat Data Nasional, kebocoran terjadi melalui salah satu kabupaten karena kompromi kata sandi sederhana. Hal ini menunjukkan pentingnya disiplin dan standar keamanan data,” ungkapnya.
Strategi dan Praktik Baik Pemanfaatan Big Data
Untuk mengoptimalkan big data, Nezar menyebutkan dua strategi utama:
Kemitraan publik–swasta dalam tata kelola big data.
Pelibatan masyarakat melalui citizen generated data dan crowdsourcing dengan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi.
Ia mencontohkan praktik baik di Kabupaten Sumedang yang berhasil menurunkan angka stunting berkat pemanfaatan platform digital untuk memantau kondisi ibu hamil dan gizi masyarakat.
“Pemantauan intensif berbasis data terbukti mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” tutur Nezar.