“Artinya sektor ini vital. Tapi kalau separuhnya ilegal, negara cuma dapat debunya,” ujar Sirod.
Terkait dampak lingkungan akibat tambang ilegal, Sirod menyebut kerusakan yang terjadi tidak hanya di permukaan tanah, melainkan juga pada ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Air tanah berubah, tambak hancur, sawah apalagi, tak bisa ditanami. Di balik Rp300 triliun kerugian negara, ada ribuan keluarga yang kehilangan sumber hidupnya,” ujarnya.
Sebagai solusi, Sirod menilai pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tambang melalui koperasi energi rakyat, pendampingan legal, dan pengawasan berbasis teknologi.
“Negara jangan cuma menindak, tapi juga membimbing. Kalau tidak, mereka akan kembali ke tambang ilegal karena nggak punya pilihan lain,” tambahnya.
ASPEBINDO sendiri, lanjut Sirod, tengah menyiapkan roadmap hulu energi bersih yang menghubungkan korporasi besar, universitas, dan koperasi tambang rakyat.
“Menambang masa depan, bukan masa lalu,” tegasnya.
Di akhir wawancara, Sirod menutup dengan pesan yang ia tujukan untuk seluruh pemangku kepentingan industri tambang.
“Presiden Prabowo sudah kasih contoh: negara nggak boleh kalah dari tambang ilegal. Sekarang giliran kita memastikan tambang itu nggak lagi merampas masa depan anak-anak petani,” pungkasnya.