JAKARTA, MAHATVA.ID – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025, pernyataan Ketua Umum PWI versi Kongres Bandung 2023, Hendry Ch Bangun, soal dugaan adanya intervensi pemerintah menuai reaksi keras.
Sejumlah pengurus daerah menilai tudingan tersebut berlebihan, tidak berdasar, dan berpotensi merusak wibawa organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia itu.
Ketua PWI Papua Barat, Bustam, menegaskan bahwa pernyataan Hendry justru menciptakan kegaduhan di saat PWI tengah berupaya bersatu menjelang kongres.
“Kalau ada individu yang mengaku didukung pemerintah, itu manuver pribadi. Tidak pantas Ketua Umum PWI ikut-ikutan menyebarkan kabar tanpa bukti. Sebagai wartawan senior, seharusnya beliau lebih hati-hati dalam bicara,” tegas Bustam.
Menurut Bustam yang juga anggota Dewan Pers, independensi PWI harus dijaga dengan kerja nyata, bukan dengan melempar isu intervensi tanpa dasar.
Ia menilai pemerintah justru peduli terhadap masalah internal PWI dengan memfasilitasi agar Kongres Persatuan PWI di Cikarang berjalan lancar.
“Kita seharusnya berterima kasih kepada pemerintah yang memfasilitasi terselenggaranya kongres. Bukan malah mencurigai. Hendry gagal memberi solusi atas kisruh berkepanjangan di tubuh PWI,” tambahnya.
Kongres Persatuan PWI yang mengusung tema “Bangkit dan Bersatu” akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Kominfo Digital (Komdigi), Cikarang, Bekasi. Agenda utamanya adalah memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025–2030.
“Para utusan 39 provinsi dan cabang khusus Solo diharapkan fokus pada regenerasi kepemimpinan, bukan terjebak isu liar yang hanya melemahkan solidaritas organisasi,” ujar Bustam.
Senada dengan itu, Ketua PWI Kepulauan Riau, Saibansyah Dardani, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mencampuri jalannya kongres. Penggunaan gedung BPPTIK di Cikarang disebutnya murni sebagai dukungan fasilitas.
“Justru kalau ada pihak yang terus menggiring opini dengan isu intervensi, itu bisa dianggap sebagai upaya mendelegitimasi kongres,” kata Saibansyah, Sabtu (23/8/2025).
Sebelumnya, Hendry Ch Bangun menyebut adanya calon yang digiring seolah sebagai “wakil resmi pemerintah”. Ia bahkan mengaku mendapat laporan soal ancaman konsekuensi bila calon tersebut tidak didukung.
Namun, sejumlah pengurus daerah menilai pernyataan Hendry itu hanyalah bentuk kepanikan menjelang pemilihan Ketua Umum PWI dalam kongres.