BOGOR, MAHATVA.ID — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor memperkuat tata kelola aplikasi dan website pemerintah untuk mendukung transformasi digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Langkah tersebut dilakukan melalui Forum Kolaborasi Pemerintah Digital yang membahas pengelolaan aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan berlangsung di Megamendung, Kamis (8/10), dengan melibatkan pengelola sistem informasi dari 40 kecamatan.
Dalam evaluasi hingga September 2026, Diskominfo Kabupaten Bogor mencatat terdapat 244 aplikasi di lingkungannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 aplikasi atau sekitar 18 persen tercatat tidak aktif atau tidak digunakan.
Baca Juga: Dari Jalan hingga TPA Galuga, Rudy Susmanto Sebut Luasnya Kolaborasi Pemkab Bogor dan TNI
Selain persoalan aplikasi, evaluasi juga menemukan masih adanya website resmi kecamatan yang belum diperbarui secara berkala. Bahkan, delapan website kecamatan tercatat tidak mengalami pembaruan konten selama sekitar satu tahun, dengan pembaruan terakhir pada 2025.
Temuan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan digital, terutama untuk memastikan platform resmi pemerintah berfungsi optimal sebagai sarana informasi, komunikasi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemkab Bogor Luncurkan Panduan TPPO Inklusif Disabilitas, Bisa Diakses Secara Digital
“Dalam konteks tersebut, aplikasi dan website pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi, pelayanan publik, serta sebagai bagian dari ekosistem pemerintah digital di Kabupaten Bogor,” ujar Bambang.
Ia menegaskan, keberadaan aplikasi dan website tidak cukup hanya diukur dari jumlah platform yang dimiliki. Pengelolaan yang profesional, berkelanjutan, aman, dan informatif juga diperlukan agar setiap platform memberikan manfaat nyata.
“Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi dan website tersebut dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Tiga Jabatan Eselon II Masih Kosong, Pemkab Bogor Lanjutkan Seleksi Terbuka